11 Kabupaten/kota di Sumut Mengajukan Gugatan ke MK

11 Kabupaten/kota di Sumut Mengajukan Gugatan ke MK

Oxomedia, Medan – Perhelatan Pilkada Serentak 2020 di 23 kabupaten/kota di Sumut hampir rampung. Seluruh KPU kabupaten/kita yang melaksanakan Pilkada telah menggelar rapat pleno terbuka penghitungan rekapitulasi suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

Namun, usai tahapan tersebut, Bawaslu Sumut menyebutkan ada 13 permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh pasangan calon.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Sumut, Henry Sitinjak mengatakan ke-13 sengketa Pilkada yang dilakukan pasangan calon itu berasal dari 11 kabupaten/kota.

“Ada 11 kabupaten/kota yang mengajukan gugatan ke MK. Tetapi total jumlah permohonan ada 13 pasangan calon,” kata Henry, di kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik Medan, Rabu (23/12/2020).

Henry menjelaskan, berdasarkan ketentuan, gugatan sengketa Pilkada yang dilakukan para paslon ke MK, merupakan persoalan formil yang umumnya berkaitan dengan selisih suara di kisaran 0,5 persen hingga 2 persen.

“Tetapi dengan Peraturan MK Nomor 5 tahun 2020, MK tidak saja menilai soal perselisihan hasil tapi juga proses tahapan. Karena bisa saja masalah pada saat proses tahapan banyak,” ucapnya.

Sehingga, kata Henri, selain sengketa hasil perolehan suara, bila ada permasalahan yang terjadi pada saat proses tahapan, Bawaslu bisa saja dimintakan MK untuk memberikan penilai dari gugatan paslon, yang disesuaikan dengan catatan pengawas pemilu di lapangan.

“Bawaslu berperan seperti mata-mata MK di daerah. Kita akan mempersiapkan keterangan tertulis untuk seluruh permohonan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut, Safrida R Rasahan mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya ada mendapat 97 temuan dan 127 laporan yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Sedangkan pelanggaran ada 44 kasus dengan rincian pelanggaran kode etik ada 39 kasus dan tindak pidana pemilih ada 3 kasus. Untuk pelanggaran hukum lainnya berjumlah 64 kasus.

Diantara 11 Kabupaten/Kota yang melakukan gugatan tersebut adalah Tapanuli Selatan, Karo, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Nias Selatan dan Medan.

Komentar Anda

Peristiwa Polhukam