YPI: Hukum Kebiri Memberikan Efek Jera Bagi Predator Seksual Anak

YPI: Hukum Kebiri Memberikan Efek Jera Bagi Predator Seksual Anak

Oxomedia, Medan– Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) sebagai lembaga perlindungan anak, mengapresiasi Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi danpengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tata cara Hukum kebiri bagi predator seksual anak akan memberikan kepastian kepada penegak hukum itu sendiri dalam memberikan hukuman dan memeberikan efek jera bagi predator seksual anak.

“Tata cara hukuman kebiri diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku predator anak. sehingga kasus-kasus kekerasan anak khususnya kekerasan seksual dapat diminimalisir,” ujar Direktur YPI OK Syahputra Harianda ,S.I.Kom,M.K.M.

Ok Syahputra menambahkan, kebijakan PP tersebut sebagai langkah maju untuk mendeteksi pelaku-pelaku kejahatan, sehingga masyarakat bisa ikut meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

“Kado Tahun Baru ini untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia. Selama ini ancaman hukuman yang diberlakukan tidak
memberikan efek jera kepada pelaku,” ujar OK.

Apalagi selama ini pelaku kejahatan predator seksual merupakan residivise, dimana penjara sudah tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan bagi pelaku.

“Dengan adanya deteksi elektronik serta
pengumuman identitas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, kejahatan masa lalu yang pernah dilakukan pada anak tidak terjadi lagi kepada anak lainnya dengan penjahat yang sama,” ujarnya.

Dalam PP yang ditandatangani Presiden Jokowi tersebut diantaranya dinyatakan bahwa Pelaksanaan kebiri kimia dan
pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Sedangkan untuk rehabilitasi bagi pelaku mulai diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Pengumuman
identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan oleh jaksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Namun dalam PP ini, pelaku anak tidak dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

Baca Juga :  Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Medan Harus Bersinergi Antar OPD

Meski PP tentang kebiri bagi predator seksual anak menjadi bagian penting untuk dilakukan sebagai penegakan hukum, namun
menurut OK Syahputra upaya pencegahan juga penting dilakukan untuk menyelamatkan anak dari kejahatan seksual anak.

“Anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan Anak yaitu kekerasan seksual. Banyak anak yang trauma, gangguan jiwa, penyakit menular, bahkan terganggunya reproduksi, hingga meninggal dunia,” tukas OK.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak tidak cukup hanya memperberat hukuman kepada pelaku saja. Pemerintah mestinya terus memperbaiki konsistensi dalam menjalankan amanah UU Perlindungan Anak. Pemerintah harus
bisa menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Hak dasar yang dimaksud diantaranya hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang dan mendapatkan identitas. Hak dasar tersebut merupakan satu kesatuan untuk menjadikan anak sebagai harapan bangsa yang memiliki potensi besar
dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. (TIM)

Komentar Anda

Humaniora Polhukam