Diduga ‘Agen Asing’, WALHI Sumut: Pemerintah Harus Evaluasi PT SMGP

Diduga ‘Agen Asing’, WALHI Sumut: Pemerintah Harus Evaluasi PT SMGP

Oxomedia, Madina– Berdasarkan infromasi yang kami peroleh dari Kepala Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara, Roy bahwa pada April 2016, Komunitas Mandailing Perantauan sudah mempertanyakan ke Kementrian ESDM terkait dengan akuisisi 100 % PT SMGP kepada KS Orka (Singapura). Komunitas Mandailing Perantauan merasa dicurangi karena tenyata PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) hanya menjadi agen asing untuk menguasai lahan di Mandailing Natal.

“Bupati Mandailing Natal sudah membekukan izin PT SMGP pada 9 Desember 2014 dengan pertimbangan bahwa perusahaan ini sudah membuat masyarakat menjadi korban dan tahap eksplorasi sudah tahap merusak lingkungan dan menimbulkan bencana alam, namun kembali dikeluarkan izin baru oleh Kementrian ESDM pada April 2015,” ungkap Roy.

Dijelaskan Roy, sempat ada penolakan oleh warga karena dalam praktiknya tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga di sekitar lokasi .

“Pada 11 november 2014, sempat ada aksi besar untuk menolak keberadaan perusahaan tersbut, satu orang tewas dan belasan lainnya di bawa ke kantor polisi,”jelasnya.

Ditambahkan Roy, Di dalam Permen ESDM no 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja panas Bumi, pemberian izin panas bumi dan penugasan pengusahaan panas bumi, pemegang izin berkewajiban memahami dan menaati K3 baik wargapun juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi . selain itu perusahaan juga wajib melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilokasi PLTP.

“Dengan adanya kejadian ini, tentu kita semua ikut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara-saudara kita di sana. Kita juga berharap semua keluarga korban bisa tetap tabah dan kuat menghadapi semua ini. Kejadian ini menjadi pelengkap catatan buruknya penerbitan izin, perencanaan, pelaksaan hingga pengoperasian PLTP Sorik Marapi ini. Besar dugaan kami bahwa perusaan ini tidak mampu menjalankan kewajibanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya saja yang tertulis di dalam Permen ESDM no 37 tahun 2018 tentang pemberian Izin Panas Bumi dan penugasan penguasaan panas bumi, dituliskan bahwa perusahaan harus patuh dalam menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan standar yang berlaku, kejadian bocornya pipa gas ini menjadi bukti ketidakmampuan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya,” ujar Kepala Advokasi Walhi Sumut itu.

Baca Juga :  Terulang, Wali Kota Siantar Terpilih Asner Silalahi Wafat Sebelum Dilantik

Pun demikian, menurut Roy dengan praktik-praktik pembebasan lahan yang sudah digarap turun temurun oleh warga  sorik marapi kemudian pada SK 44 tahun 2005, dan SK 579 Tahun 2014 kemudian di tetapkan sebagai kawasan hutan dan cenderung dipaksakan untuk menyokong PSN 35.000 MW.

“Tentunya kita sangat berharap bahwa Kementrian ESDM bisa mengambil sikap dengan mengevaluasi izin PLTP ini, karena tidak menutup kemungkinan kedepan akan semakin banyak yang akan menjadi korban, baik masyarakat juga lingkungan akibat aktivitas PLTP ini. Demikian juga dengan pencemaran lingkungan yang akibat kebocoran pipa ini harus segera di tangani oleh perusahaan, karena jika dibiarkan tentunya ini akan sangat menggangu masyarakat disana, pun dengan kompensasi yang diterima oleh masyarakat akibat kejadian ini perusahaan harus bertanggung jawab memenuhi itu. Jangan warisi Orangtua, kerabat, sahabat dan anak cucu kami dengan udara yang beracun, karena kami berhak atas udara yang bersih,” tukasnya. (TIM)

Komentar Anda

Lingkungan