Reklamasi Pesisir Selatan Penang Picu Polemik di Malaysia

Reklamasi Pesisir Selatan Penang Picu Polemik di Malaysia

Oxomedia,  Georgetown – Proyek reklamasi di Penang dianggap eksistensial karena menjawab kelangkaan ruang hidup warga kota. Tapi proyek ini dikeluhkan merusak ekosistem laut, dan merenggut mata pencaharian nelayan. Siapa yang didahulukan?

Pulau Penang di barat daya Malaysia dikenal lewat pantai berpasir putih atau jajanan kaki lima kaya rasa di ibu kota, Georgetown. Kelak, negara bagian ini akan dikenal lewat hal lain, yakni tiga pulau buatan hasil reklamasi.

Pemerintah Penang beralasan, proyek reklamasi dibutuhkan untuk menunjang kenaikan populasi dan kebutuhan ruang. Keuntungan dari reklamasi nantinya akan digunakan untuk mengembangkan sarana transportasi modern.

Tapi reklamasi di pesisir barat Penang itu menempatkan pemerintah dan pengusaha dalam posisi berlawanan dengan penduduk dan nelayan. Proyek yang ironisnya diberi nama BiodiverCity itu dilaporkan merusak ekosistem pesisir dan merenggut mata pencaharian warga lokal.

“Area ini kaya akan udang dan ikan. Jika Anda membangun pulau di sini, apa yang akan terjadi adalah degradasi lingkungan secara permanen,” kata Mahadi Md Rodzi, Direktur Asosiasi Nelayan Penang yang membawahi 6.000 anggota.

“Nelayan didorong mempelajari hal baru atau mencari pekerjaan lain. Tapi kebanyakan dari kami dilahirkan sebagai nelayan dan bergantung pada laut untuk hidup. Uang kompensasi dari negara sangat tidak sebanding dengan menghilangnya mata pencaharian kami untuk selamanya,” kata dia.

Pemerintah Penang menjanjikan uang ganti rugi senilai 20.000 ringgit atau sekitar Rp 70 juta per keluarga.

Reklamasi menjawab lonjakan populasi?

Proyek BiodiverCity diklaim menitikberatkan pada “pengembangan sosial dan ekonomi secara inklusif,” antara lain dalam bentuk ruang terbuka hijau, energi bersih dan mobilitas niremisi.

Ketiga pulau buatan berukuran 1.800 hektar, dan masing-masing bisa menampung hingga 15.000 orang. Namun meski bahan bangunan banyak diambil dari sumber berkelanjutan, skala pengerukan pasir dan reklamasi pantai akan menciptakan “kerusakan lingkungan yang besar dan berjangka panjang,” kata Evelyn Teh, saintis lingkungan di Penang.

Baca Juga :  Persoalan Sosial di Kawasan Pesisir Minim Perhatian

“Reklamasi selama limabelas tahun adalah beban yang besar bagi ekostsem kelautan dan industri ikan yang bergantung pada populasi ikan,” imbuhnya.

Dari Denmark sampai Singapura, negara-negara pesisir di dunia mulai menimbuni laut untuk membuka ruang baru bagi perumahan, perkantoran atau pariwisata. Ketika harga tanah kian mahal, reklamasi dianggap menjawab kelangkaan lahan di pusat kota.

Di Asia, reklamasi memicu konflik sosial dan politik. Singapura misalnya sempat bersitegang dengan negara-negara jiran ihwal perdagangan pasir. Indonesia berulangkali dipaksa menghentikan proyek reklamasi, sementara Hong Kong mendulang kecaman perihal rencana pulau buatan di perairan Lantau.

Pertumbuhan ekonomi korbankan lingkungan

Reklamasi digemari karena membuka peluang bagi pemerintah untuk “berbisnis tanah secara ambisius dan agresif,” kata Keng-Khoon Ng, seorang dosen tata kota di Universitas USCI, Kuala Lumpur.

“Proyek pembuatan pulau ini didesain untuk menambah pundi-pundi negara. Hal ini merupakan penyalahgunaan sumber daya yang besar, di tengah maraknya ketidakadilan sosial dan lonjakan harga rumah yang kian tidak terjangkau,” kata dia.

Tapi di sisi lain, reklamasi diklaim krusial karena Penang sedang “kehabisan lahan,” yang memicu kelangkaan hunian dan terhentinya pertumbuhan, menurut Eddie Chan, Direktor Eksekutif SRS Consortium, perusahaan pengembang di Penang.

Sementara bagi Joshua Woo, bekas anggota dewan di Penang, reklamasi di pesisir selatan itu bersifat eksistensial. “Ada proyek reklamasi mewah yang cuma menguntungkan kaum kaya. Ada juga reklamasi untuk menyelamatkan kota. Proyek di Penang termasuk yang kedua,” kata dia.

Tapi bagi sebanyak 115.000 penandatangan petisi oleh sebuah lembaga hukum lokal, reklamasi dan pengerukan pasir laut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi menyimpan risiko bagi kas publik.

Dengan membangun pulau demi membiayai proyek transportasi senilai USD 11,4 miliar di Penang, pemerintah dinilai menempatkan kepentingan komersil di atas lingkungan, kata Evelyn Teh, peneliti lokal.

Baca Juga :  Malaysia usir semua diplomat Korea Utara

“Pemerintah bertaruh dengan terlalu fokus pada sebuah proyek yang sangat mahal dan merusak lingkungan, serta hanya akan menguntungkan sekelompok kecil orang di atas kepentingan masyarakat luas, terutama di tengah krisis ekonomi akibat pandemi,” kata dia.

“Penang mungkin sedang melakukan sesuatu di luar batas kesanggupannya.”  (BOB/DW/Thomson Reuters Foundation)

Komentar Anda

Gaya Hidup Lingkungan