INFID Research Fellow (IRF) “Percepatan Penanganan & Pemulihan COVID 19”

INFID Research Fellow (IRF) “Percepatan Penanganan & Pemulihan COVID 19”

Oxomedia, Jakarta – mengadakan kegiatan media briefing yang bertema “Percepatan Penanganan & Pemulihan COVID 19”, sekaligus untuk memperkenalkan 13 anggota IRF https://www.infid.org/about/research-fellow beserta latar belakang keilmuannya kepada publik. Media gathering ini dibuka dengan perkenalan IRF dan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan 3 narasumber dari anggota IRF,  Senin, 26 April 2021

Dalam sambutan pembukaan, Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo menyampaikan bahwa INFID sebagai lembaga advokasi publik ingin turut serta menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh suburnya pengetahuan yang akan bermanfaat bagi Indonesia, baik saat ini dan masa depan melalui wadah yang diberi nama INFID Research Fellow (IRF). Nantinya, INFID bersama IRF akan mengembangkan dan memproduksi pengetahuan serta solusi-solusi kebijakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini di antaranya, pandemi COVID 19, ketimpangan, perlambatan upaya  mencapai target SDGs 2030, termasuk target kesehatan, HAM, kebhinekaan dan demokrasi.

Diskusi dipandu oleh Khairani Arifin, dari Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala Aceh sekaligus sebagai Dewan Pengawas INFID. Narasumber pertama, Halida P. Widyastuti, merupakan ahli di bidang Molecular Genetics, Biochemistry & Steam Cell Biology. Halida menyampaikan presentasi berjudul “Perluasan dan percepatan testing dan vaksin sebagai upaya percepatan pemulihan COVID-19?”. Di awal presentasinya, Halida menyampaikan beberapa chart berisi gambaran singkat situasi pandemi COVID-19 di dunia (141 juta kasus dan diperkirakan akan meningkat setelah kasus India), dan di Indonesia (sejak Maret 2021 tercatat 1,6 juta kasus dengan sekitar 5.336 kasus terkonfirmasi setiap harinya).

Lebih jauh Lily, nama kecil Halida menyebut tingkat kepositifan Indonesia adalah 12,2%, jauh di atas angka yang direkomendasikan WHO yaitu 10%, meskipun tingkat yang disukai adalah 3%.

Baca Juga :  Tingkatkan Mood saat Pandemi, Kenapa Tidak?

Saat ini, lanjut Lily, Indonesia telah melakukan 160 tes per satu juta orang. Jika dibandingkan dengan Brasil (350 tes per juta orang), Amerika Serikat yang melakukan banyak tes harian per satu juta orang (hampir 10 ribu tes per hari), dan Selandia Baru (1000 tes per satu juta orang per hari), tentu tes vaksin di Indonesia masih belum memadai karena baru 2,2% penduduk Indonesia yang telah menerima vaksinasi dosis penuh. Peluncuran vaksinasi sangat lambat karena berbagai faktor, seperti Indonesia masih harus mengimpor vaksin, kurangnya infrastruktur untuk mendistribusikan vaksin, kebingungan tentang langkah-langkah pendaftaran untuk mendapatkan vaksinasi. Belum lagi, masih ada sebagian masyarakat yang ragu-ragu menerima vaksin tersebut karena berbagai kekhawatiran.

Melihat situasi di lapangan, menurut Lily penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sejauh ini dalam menanggapi pandemi telah membantu. Pembatasan pergerakan atau yang lebih kita kenal sebagai lockdown telah diterapkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Saran Lily, Indonesia meningkatkan kebijakan publik yang lebih koheren berdasarkan fakta ilmiah, karena pergerakan populasi perlu dibatasi untuk membendung penyebaran virus. Batasan kegiatan ini perlu didukung dengan bantuan dana yang memadai, seperti dengan diterapkannya Jaminan Pendapatan Semesta (Jamesta/Universal Basic Income).

Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pengujian dan tingkat penelusuran, dengan meningkatkan kapasitas pengujian laboratorium di seluruh negeri, serta untuk mengadopsi teknologi baru yang muncul untuk mendeteksi keberadaan SARS-CoV2. Kampanye layanan publik yang lebih baik tentang vaksinasi untuk menyoroti pentingnya penanganan pandemi juga perlu terus dilakukan.

Yanu Prasetya, Research Fellow on Community development, Social survey, Social Network Analysis, and Universal Basic Income menjadi narasumber kedua menyampaikan tema Mendorong Sistem Perlindungan Sosial Yang Lebih Universal Dan Adaptif Di Indonesia. Menurutnya, perlindungan sosial merupakan payung besar di mana di dalam perlindungan sosial ada skema: 1) Asuransi sosial, sumber dana premi (Indonesia berhasil membuat  skema BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan), 2) Bantuan sosial, sumber dari pajak untuk kelompok rentan, 3) Unemployment benefits. Lebih jauh Yanu menyebut bahwa tren bantuan sosial berupa bantuan tunai lebih cepat dan efisien.

Baca Juga :  Capaian Vaksinasi Nakes Masih Jauh dari Target

Bantuan sosial di Indonesia sudah ada pada trek yang benar, hanya saja perlu diperhatikan untuk visi perlindungan sosial apakah sudah sama baik di level pusat maupun daerah, dan sasaran/cakupan bantuan sosial apakah sudah  terintegrasi, dan apakah kelas menengah sudah terlindungi karena memiliki potensi jatuh ke kelompok miskin.

Narasumber ketiga, Wasisto Raharjo Jati, Research Fellow on Governance, Public Policy Analysis, Political Sociology, and Development Studies menyampaikan tema “Peran Pemda dan Pentingnya Akuntabilitas Sosial”. Menurutnya, respons Indonesia terhadap pandemi COVID-19 masih cenderung lambat. Selain itu, infrastruktur, kualitas kesehatan dan distribusi bansos yang timpang serta rendahnya komitmen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan menunjukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bencana non alam masih minim.

Meskipun demikian, terdapat berbagai peraturan baik perundangan maupun Kepres yang telah dibuat para pengambil kebijakan. Oleh karenanya, Wasis menawarkan beberapa solusi antara lain: perlunya keterlibatan masyarakat sipil dalam mencapai sistem akuntabilitas sosial, pelibatan auditor eksternal untuk melakukan audit independen atas keluar masuknya anggaran bansos ke masyarakat, pentingnya publikasi dana dan hibah bansos yang kontinyu terkhusus program lelang rekanan bansos, sebaiknya menggunakan e-procurement. (BOB/REL)

Komentar Anda

covid19 Polhukam