“Pekerja Informal dalam Praktik Bisnis di Indonesia: Sejauh Mana Mereka Berdaya?”

“Pekerja Informal dalam Praktik Bisnis di Indonesia: Sejauh Mana Mereka Berdaya?”

Webinar Series on BHR

Oxomedia, Jakarta – Isu bisnis dan HAM secara perlahan mulai menjadi perhatian di Indonesia. Hal ini tidak hanya dilihat banyaknya diskusi-diskusi yang bermuculan, melainkan juga dari komitmen dan respon pemerintah Indonesia terhadap isu ini. Saat ini, Indonesia mendukung implementasi United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM). Sejalan dengan itu, Indonesia tengah menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, yang dikomandoi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Meski diskursus mengenai bisnis dan HAM terus bergulir, namun bahasan mengenai isu ini kerap berputar pada sektor-sekor bisnis formal dengan skala yang besar dan mengabaikan isu-isu pekerja informal. Dengan latar ini, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan Webinar Series on Business and Human Rights ke-6 dengan tema ““Pekerja Informal dalam Praktik Bisnis di Indonesia: Sejauh Mana Mereka Berdaya?” (Rabu, 29/04). Webinar ini menghadirkan Roichatul Aswidah (Sekretaris Badan Pengurus Elsam ), Lusiani Julia (Program Officer ILO), Mikewati Vera Tangka (Sekretaris Jenderal KPI), dan Fitria Villa Sahara (Co-Director PEKKA) sebagai pembicara, serta Aulia Rachmah Putri (Program Officer HAM & Demokrasi INFID) sebagai moderator.

“Saat ini sudah ada regulasi mengenai penghormatan HAM di dalam sektor bisnis, namun pekerja informal belum tersentuh di dalamnya,” ujar Senior Program Officer INFID Abdul Waidl, pada pembukaan kegiatan webinar ini.

Hal ini diamini oleh Roichatul. Padahal, menurutnya, UNGPs on BHR seharusnya tidak dilihat sebagai acuan bagi perusahaan besar saja, melainkan bagi sektor-sektor bisnis kecil seperti UMKM. Hal ini penting, sebab pelanggaran HAM yang dialami pekerja informal justru kerap terjadi di sektor-sektor bisnis kecil. “Perusahaan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, perlu melindungi dan menghormati HAM bagi para pekerjanya,” tegas Roichatul.

Baca Juga :  AWS Prediksikan Indonesia Akan Butuh Lebih 110 Juta Pekerja Digital di 2025

Sementara itu, Lusiana menggambarkan bagaimana kondisi umum para pekerja informal di Indonesia saat ini. Tidak adanya jaminan sosial, upah rendah, tidak adanya kontrak atau perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja, tidak ada cuti, dan jam kerja yang panjang adalah cerminan apa yang dihadapi oleh pekerja informal saat ini. Selain itu, pekerja informal kerap kali tidak dimasukkan ke dalam golongan pekerja karena definisi “pekerja” mensyaratkan adanya elemen-elemen seperti adanya perjanjian kerja dan hal-hal administratif lainnya. “Hal ini mengakibatkan pekerja informal tidak menerima perlakuan yang setara dalam pekerjaan atau kondisi kerja yang setara seperti pekerja lain, seperti upah minimum, jam kerja regular, cuti, dan lainnya,” ungkap Lusiana. Lusiana juga mengungkapkan bahwa isu pekerja informal adalah isu perempuan. Alasannya, sektor kerja informal banyak didominasi oleh perempuan.

Melengkapi paparan Lusiana, Villa memberikan gambaran mengenai kondisi perempuan kepala keluarga. Temuan PEKKA menunjukkan, hanya 5% perempuan kepala keluarga yang bekerja di sektor formal, sementara 95% lainnya bekerja di sektor informal. Dari jumlah 95% ini, hanya 7% perempuan kepala keluarga yang dapat mengakses peningkatan kapasitas di tingkat lokal.

Mike menjabarkan mengenai tantangan apa saja yang dihadapi pekerja informal, khususnya perempuan, agar dapat berdaya. Menurut Mike, budaya patriarki dan adanya relasi kuasa semakin menghambat pemberdayaan bagi pekerja perempuan di sektor informal. Konsep kepala rumah tangga yang sering diletakkan kepada laki-laki kerap menghambat perempuan mengakses modal atau kredit. Hal serupa dicontohkan oleh Villa, “Upah tinggi bagi laki-laki mungkin karena korelasinya dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. Padahal, ada juga perempuan yang menjadi kepala keluarga, namun upahnya tetap rendah.”

Menjawab tantangan-tantangan yang ada, panelis-panelis memberikan rekomendasi untuk terus mendorong upaya pemberdayaan pekerja informal. Pertama, meningkatkan kesadaran seluruh individu mengenai posisi da potensi perempuan. Kedua, perlunya reformasi kebijakan atau regulasi di tingkat nasional yang merujuk pada konvensi-konvensi internasional. Ketiga, pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk terus memberdayakan perempuan pekerja di sektor informal. (BOB/REL)

Baca Juga :  DPR Ingatkan Polisi Bahaya Pembiaran Kasus Rasial ke Pigai

Komentar Anda

Ekonomi Polhukam