Tok! Perda Perseroda PPSU Disahkan, Edy Rahmayadi: Kesejahteraan Petani Bisa Terjaga

Tok! Perda Perseroda PPSU Disahkan, Edy Rahmayadi: Kesejahteraan Petani Bisa Terjaga

MEDAN – Persoalan pembangunan hortikultura dan komoditi lainnya yang selama ini masih sangat kuat dikuasai dan ditentukan pasar dipastikan akan segera terurai. Hal ini menyusul pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap dengan disahkannnya Perda itu kesejahteraan petani Sumut bisa lebih terjaga.

Disampaikan Edy selama ini pembangunan hortikultura dan komoditi lainnya masih sangat kuat dikuasai dan ditentukan pasar. Hal itu sangat rentan menimpa petani yang seringkali harus menerima dampak dari mekanisme atau hukum permintaan dan penerimaan.

“Untuk itu, keluar masuk barang ada yang mengatur. Dengan Perda ini BUMD bisa menangani, dan tidak lagi rakyat (seperti petani) diperlakukan tidak baik. Sehingga tidak ada harga naik dan turun seenaknya, guna menjaga kesejahteraan petani,” ujar Edy usai pengesahan Perda di ruang Paripurna DPRD Sumut Jl Imam Bonjol Medan, Selasa (25/5/2021).

Dikatakan Edy komoditi yang mengalami surplus (ketersediaan), bisa terjaga dan dapat dikendalikan pasarnya. Sehingga pengelolaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pemasukan untuk pendapatan daerah.

Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan beberapa poin tujuan ditetapkannya Perda tersebut,  di antaranya untuk meningkatkan fungsi dan peran Perseroda guna mendukung pembangunan infrastruktur, mengelola investasi dengan prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan perundang-undangan.

Adapun manfaat pendirian Perseroda dimaksud, kata Gubernur, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup berupa barang atau jasa. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat.

“Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp38,250 Miliar, paling sedikit 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan pada saat pendirian Perseroda ini,” sebut Edy Rahmayadi, yang mengatakan bahwa kewenangan Pemprov ada pada komposisi saham 51%.

Komentar Anda

Sumut