Gubsu Edy dan Vaksinasi Covid-19 Gratis

Gubsu Edy dan Vaksinasi Covid-19 Gratis

Oxomedia, Medan– Terkait kasus jual-beli vaksin covid-19, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menginginkan warganya agar lebih kritis. Dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/5/2021), Gubsu Edy mempertanyakan mengapa ada warga yang mau membayar, karena mestinya vaksin covid-19 diberikan gratis tanpa dipungut biaya.

“Tanya sama dia (pembeli vaksin) kenapa kamu mau bayar? Kan ini (vaksin) tidak dipungut yang bayaran,” ujar Edy

Pernyataan Edy tersebut sejatinya sudahlah benar. Karena pemerintah sendiri telah mengatur mekanisme pemberian vaksin Covid-19.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan sekitar 181 juta penduduk Indonesia akan diberikan vaksinasi Covid-19 secara gratis. Secara bertahap, proses vaksinasi diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai penerima pertama, selanjutnya adalah petugas pelayanan publik sebelum akhirnya pada masyarakat umum.

Dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelaksanaan pemberian vaksin Covid-19 dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:

Tahap pertama, diberikan pada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani profesi pendidikan kedokteran yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan publik.

Tahap kedua, diberikan pada petugas pelayanan publik seperti TNI, Polri, Aparat Hukum, dan serta petugas pelayanan lain yang terlibat secara langsung kepada pelayanan masyarakat. Tahap ini juga menyasar kelompok usia lanjut diatas 60 tahun.

Tahap ketiga, sasaran pemberian vaksin Covid-19 adalah masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi.

Tahap keempat, diberikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Tahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin diatas ditentukan dengan memperhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Expert on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Seseorang yang menerima vaksin Covid-19, sebelumnya akan menerima pembeitahuan melalui SMS untuk melakukan registrasi ulang dan memilih tempat serta waktu pelaksanaan pemberian vaksin.

Baca Juga :  Sambut HUT Golkar, Besok Meutya Hafid dan Golkar Sumut Gelar 1.000 Vaksin Bagi Warga

Jika kemudian dalam praktiknya terjadi kasus jual – beli vaksin Covid-19 di masyarakat, tentu hal ini disebabkan banyak faktor. Selain adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak mementingkan aspek kemanusiaan, juga karena adanya kelompok masyarakat yang mungkin ingin lebih cepat mendapat vaksinasi Covid-19.

Pada kasus jual-beli vaksin Covid-19, jika masyarakat dapat lebih bersabar dan taat aturan, mestinya kasus tersebut tidak perlu terjadi. Seperti diketahui, melalui pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk menyediakan vaksin Covid-19 gratis pada masyarakat pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar lebih dari Rp. 74 Triliun.

Anggaran yang besar dalam penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia tentunya berasal dari pajak rakyat. Besarnya anggaran yang dipakai untuk penanganan pandemik Covid-19 itu pasti berdampak pada program-program lain pemerintah yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Maka sejatinya pernyataan Gubsu Edy Rahmayadi terkait kasus jual-beli vaksin Covid-19 sudahlah benar.

Karenanya peran serta warga masyarakat sangatlah diharapkan. Tidak hanya mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan penggunaan anggaran Covid-19, salahsatunya dengan tidak ikut terlibat dalam praktik jual-beli vaksin Covid-19. Jika pandemik covid-19 di Indonesia, khususnya di Sumut segera berakhir tentu ke depan berdampak pada peningkatan perekonomian rakyat.

(TIM)

Komentar Anda

covid19