Diskusi HTTS: Pejabat Pemerintah Jangan Merokok Di Ruang Publik.

Diskusi HTTS: Pejabat Pemerintah Jangan Merokok Di Ruang Publik.

Diskusi terbuka pemuda penggerak yang digelar Nort Sumatera Youth Tobaco Control Movement ( NSYTCM) merekomendasikan agar pejabat pemerintah tidak melakukan aktivitas merokok di ruang publik dan wilayah KTR lainnya. Rekomendasi itu merupakan 1 dari 6 rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi melalui zoom meeting, Sabtu (29/5/2021).

Diskusi terbuka Pemuda penggerak yang dilaksanakan dalam rangkaian Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) juga menghasilkan rekomendasi lain diantaranya mendesak Walikota Medan melakukan implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) no 13 tahun 2014. Mendesak Walikota dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran untuk implementasi perda, termasuk melarang iklan, sponsor rokok di KTR.

Dalam diskusibyang menghadirka 3 narasumber yakni OK Harianda Syaputra, Direktur Pusaka Indonesia, Sarah Mutia aktifis Tobacco Control dari IYCTC, Serta Zulqadri koordinator TC Sumut atau NSYTCM.

Dalam duskusi terungkap, meski perda KTR Kota Medan sudah disyahkan pada 2014 lalu namun masih ada pejabat pemerintah yang merokok saat memimpin rapat.

“Kita khawatir akan komitmen Walikota dan wakil Walikota. Eksistensi Perda KTR akan terancam bila gestur dan prilaku masih merokok dalam memimpin rapat. Karena wilayah perkantoran adalah wilayah kawasan tanpa rokok yang seharusnya steril dari aktivitas merokok,”
ujar OK Syahputra Harianda. Menurutnya pemimpin ada contoh utama dalam penegakan produk hukum yang dikeluarkan mereka sendiri. Tidak ada alasan tidak tahu dan sebagai pejabat harus peduli.

Zulqadri menambahkan bahwa saat ini kita membutuhkan pemimpin yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi.

Perjalanan panjang perda KTR Kota Medan mengalami pasang surut dalam penegakannya. Hal ini disebabkan situasi politik, sosial hingga isu Covid akhir akhir ini sehingga isu tobaco control menjadi tidak populer. Meskipun tidak gampang melakukan advokasi namun harus diperjuangkan.

Baca Juga :  Pusaka Indonesia: Walikota yang Baru Harus Tingkatkan Kualitas Perlindungan Anak di Kota Medan

“Kita harus membuat narasi yang populer, kreatif dan kolabosi dengan banyak pihak agar isu ini bisa berjalan,” tambah Sarah Mutia yang menuturkan pengalamannya dalam melakukan kampanye kreatif bagi kalangan anak muda.

Hasil rekomendasi ini rencananya akan dibawa NSYTCM kepada Walikota Medan bertepatan dengan peringatan HTTS tanggal 31 Mei 2021 mendatang.

Komentar Anda

Humaniora