Program Vaksinasi COVID19 di Indonesia Belum Inklusif

Program Vaksinasi COVID19 di Indonesia Belum Inklusif

Oxomedia, Jakarta INFID mengadakan webinar “Program Vaksinasi Nasional dan Keberpihakannya Terhadap Kelompok Rentan” pada Senin, 19 Juli 2021 sebagai upaya untuk mengulas perkembangan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan mengidentifikasi sejumlah masalah yang perlu dibenahi. Dalam webinar ini, INFID menghadirkan perspektif yang holistik dari berbagai kalangan masyarakat, yaitu ahli di bidang vaksin, pemerhati pelayanan kesehatan BPJS, pemerhati masyarakat adat, serta organisasi penyandang disabilitas.

Vaksinasi terbukti menjadi jalan keluar untuk pemulihan Indonesia dari pandemik COVID-19, di samping upaya-upaya disiplin perorangan yang terangkum dalam langkah 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi). Hal ini diamini oleh pemateri Halida P. Widyastuti, Research Manager PT Kalbe Farma Tbk dan Research Fellow INFID di bidang Molecular, Genetics, Biochemistry and Stem Cell Biology. Hasil pengamatannya menunjukan bahwa Indonesia memiliki jumlah positivity rate covid-19 yang cukup tinggi di dunia, yaitu hampir 27%. Angka ini jauh di atas positivity rate yang dianggap aman oleh World Health Organisation (WHO), yakni 5%. Selain itu, bed occupancy rate atau persentase keterisian tempat tidur rumah sakit di Indonesia juga sudah lebih dari 80%. Bahkan, angka kematian kumulatif akibat COVID-19 di Indonesia paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya. Apabila diukur per satu juta populasi, Indonesia memiliki sekitar 246 kematian, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (193.41), Thailand (39.99), Singapura (6.15), dan Vietnam (1.28). “Meskipun vaksinasi tidak mencegah anda untuk terkena virus COVID19, tapi vaksinasi sangat efektif dalam mengurangi keparahan gejala, dalam mencegah potensi rawat inap, serta mengurangi angka kematian,” tegas Halida.

Pentingnya program vaksinasi dalam menekan angka kematian dan keterpaparan virus di Indonesia ternyata belum berbanding lurus dengan optimalisasi distribusi vaksin di tengah masyarakat. Per 18 Juli 2021, masih 16.274.150 orang (7,8%) penduduk yang mendapatkan vaksin kedua. Kegiatan penyaluran vaksin masih menemukan sejumlah kendala, meskipun sudah berjalan enam bulan sejak Januari 2021. Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch mengemukakan, di antaranya adalah belum meratanya distribusi vaksin di daerah. Salah satu penyebabnya adalah saluran penyediaan vaksin yang tidak hanya terfokus pada Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Tingkat I/II, atau Badan Hukum/Badan Usaha, melainkan juga tersebar melalui BUMN hingga partai politik. “Harusnya kan Pemda ini (menjadi pihak) yang ditekankan (untuk kerja sama distribusi vaksin) karena mereka lebih tau (daerahnya). Kalau sekarang kan (distribusi vaksin juga melalui) partai politik, kelompok Cipayung, TNI-POLRI. Ya TNI-POLRI boleh lah (terlibat). Maksud saya (yang penting) tetap harus bisa (aktor di luar Pemda) bekerja sama dengan Pemda sehingga bisa melihat kondisi penyebaran proses vaksinasi bisa dilakukan di daerah-daerah,” ujar Timboel.

Kompleksitas masalah program vaksinasi juga dinilai menyebar hingga ke ranah inklusivitas penerima vaksin. Realitas di lapangan menunjukan bahwa program vaksinasi nasional belum cukup menjangkau masyarakat penyandang disabilitas. Maulani Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menekankan setidaknya dua permasalahan utama yang menunjukan belum optimalnya pelayanan vaksin bagi penyandang disabilitas. Pertama, terkait kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai vaksin. Berdasarkan asesmen cepat anggota HWDI di 12 daerah, terungkap banyaknya anggota HWDI yang belum mengetahui komorbiditas dan masih takut dengan efek samping vaksin.  Di salah satu balai rehabilitasi di Makassar contohnya, dari 300 kuota vaksin, hanya 80 yang terpakai. Kedua, terkait lokasi pelayanan vaksin yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. “Seperti yang dilaporkan di Bireun, Aceh bahwasanya vaksinasi itu kebanyakan ada di lantai dua. Kemudian, lokasi sentra vaksin yang berdesakan dan melelahkan bagi penyandang disabilitas fisik. Tidak ada treatment (perlakuan) khusus untuk penyandang disabilitas, tidak ada prioritas tanpa mengantre”, ungkap Maulani.

Baca Juga :  Ibu terpapar COVID-19 bisa tetap menyusui bayinya

Sementara itu Isu ketimpangan penyelenggaraan vaksin juga dialami oleh masyarakat adat. Pemateri Devi Anggraini yang merupakan Ketua Umum Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyebutkan tiga tipe wilayah penyebaran permukiman masyarakat adat. Pertama, tipe 1 di mana masyarakat adat tinggal di wilayah yang berbatasan dengan perkotaan dan dikepung berbagai konsesi perusahaan. Tipe kedua adalah masyarakat adat yang bermukim di wilayah semi terbuka (lebih jauh dari perkotaan) dan kehidupannya mengandalkan aktivitas bercocok tanam. Tipe ketiga adalah wilayah adat yang masih terjaga. Ketiga tipe wilayah masyarakat adat ini cenderung memiliki masalah akses terhadap vaksin yang serupa. Kendala tersebut antara lain kesenjangan informasi dan sosialisasi terkait vaksin, ketimpangan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, masuknya aktivitas perusahaan ke wilayah adat yang menghambat proses lockdown/karantina, serta proses vaksinasi yang memerlukan kartu identitas yang menyulitkan masyarakat adat akibat rendahnya kepemilikan kartu identitas. “Sebaran geografis masyarakat adat yang luas ini cenderung membuat masyarakat adat tereksklusi dari proses ini (vaksinasi). Aksesibilitas yang disediakan pemerintah dengan harus mendaftar secara online tidak mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat adat, kemudian keharusan adanya kartu identitas sudah pasti mengeksklusi perempuan dan pemuda masyarakat adat. Hanya sedikit masyarakat adat yang bisa dijangkau melalui proses seperti ini. Selain itu, pelaksanaan vaksin yang bias perkotaan dan sangat elitis belum mampu menjangkau masyarakat ada yang tidak melakukan  pemeriksaan kesehatan secara reguler. Sehingga kami merekomendasikan adanya akses khusus vaksin untuk masyarakat adat,” tutup Devi.

Dalam siaran pers yang diterima oleh redaksi Oxomedia INFID berkomitmen untuk mengawal kesuksesan program vaksinasi nasional di Indonesia. Sejumlah masalah yang berhasil teridentifikasi melalui forum webinar ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi ke depannya bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program vaksinasi yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan. (BOB/REL)

Baca Juga :  Panglima TNI dan Kapolri Puji Drive Thru Vaksinasi Covid-19 Medan

Komentar Anda

covid19