Terdapat Kemajuan dalam Pelaksanaan HAM dalam Bisnis di Indonesia, Banyak Pula Tantangan yang Belum Terjawab

Terdapat Kemajuan dalam Pelaksanaan HAM dalam Bisnis di Indonesia, Banyak Pula Tantangan yang Belum Terjawab

Oxomedia, Jakarta – Inisiatif INFID untuk mengawal implementasi HAM dalam bisnis dituangkan melalui peluncuran “Kertas Kebijakan Bisnis dan HAM: Pengintegrasian Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Ketahanan atas Perubahan Iklim dalam Kebijakan tentang Bisnis dan HAM di Indonesia” pada Rabu, 28 Juli 2021. Secara umum, peluncuran ini diawali dengan pemaparan temuan kunci dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan analisa tajam dari dua penulis, Roichatul Aswidah dan Kania Mezariani. Selanjutnya, rekomendasi ini secara langsung ditanggapi oleh sejumlah Kementerian yang terkait, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Kementerian Luar Negeri, serta diperdalam oleh masukan dari organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu HAM, yaitu ELSAM dan Business & Human Rights Resource Center (BHRRC).

Kertas Kebijakan ini menyingkap sejumlah temuan penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada sejumlah kemajuan positif yang datang dari pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk memastikan implementasi UNGPs on BHR di Indonesia. Sebagai catatan, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR) adalah pedoman universal yang terlahir dari kesepakatan dunia internasional mengenai isu hak asasi manusia dalam bisnis melalui forum Dewan HAM PBB pada 2011 dan telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan HAM secara nasional.

Di antara kemajuan positif dari pemerintah antara lain, 1) masuknya isu bisnis dan HAM pada Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2021-2025, 2) perumusan Strategi Nasional bisnis dan HAM, 3) pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, 4) kelompok disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat adat menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan bisnis dan HAM di Indonesia, dan 5) adanya peluncuran aplikasi penilaian risiko PRISMA dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai alat ukur pelaksanaan HAM di dalam bisnis bagi perusahaan-perusahaan.

Di samping kemajuan yang ada, Kertas Kebijakan ini juga menemukan sejumlah celah potensi pelanggaran HAM dalam bisnis yang belum berhasil terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Pertama, masih kuatnya kungkungan norma sosial dan budaya patriarki yang mengakar. Kedua, besarnya perempuan yang bekerja pada sektor informal/rumah tangga, seperti asisten rumah tangga dengan upah yang rendah. Ketiga, beberapa sektor yang didominasi perempuan memiliki karakteristik masalah khusus yang berbeda pada setiap sektornya, misalnya tantangan pada sektor garmen akan berbeda dengan perikanan. “Pada saat (pandemic) COVID19 seperti ini kelihatan sekali, semua perempuan bebannya menjadi  ganda bahkan multi, (selain) bekerja dan (juga) harus mengurusi (pekerjaan) domestik, mengurus anak hingga mendampingi anak dalam mengikuti belajar/sekolah secara online. Berbicara pemberdayaan ekonomi perempuan, masih banyak perempuan yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Di bisnis udang misalnya, untuk pekerja perempuan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang rendah seperti misalnya memilih udang.” Ujar Roichatul Aswidah.

Tantangan keempat adalah kurangnya kapasitas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya, khususnya terkait hak pekerja perempuan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya rasio pengawas tenaga kerja dari pemerintah dibandingkan jumlah perusahaan. Kelima, masih tidak didapatkannya akses pemulihan bagi pelanggaran hak pekerja perempuan. Keenam, belum ada penjelasan pemerintah terkait ekspektasi pemerintah terhadap kelompok bisnis untuk turut berkontribusi terhadap pencapaian pencegahan terjadinya perubahan iklim maupun penghormatan pada HAM. Poin terakhir adalah kurangnya sinergi pemerintah dalam upaya mengimplementasikan peta jalan pengarusutamaan gender KLHK 2020-2024 dengan Lembaga terkait, termasuk Komnas Perempuan atau organisasi perempuan.

Tidak hanya dalam pemenuhan hak perempuan, isu perlindungan lingkungan juga masih rentan pelanggaran, terlebih saat bisnis terpukul oleh dampak pandemi. “Tentu kita tidak bisa menyangkal bahwa (pandemi) COVID19 misalnya, memberikan tekanan luar biasa bagi sektor bisnis yang kemudian menurunkan instrumen HAM sebagai pelindung lingkungan,” ungkap Roichatul.

 

Adapun sejumlah rekomendasi untuk menjawab tantangan tersebut terangkum dalam tiga poin utama. Pertama, Gugus Tugas Nasional (GTN) Bisnis di dan HAM dengan mitra entitas bisnis dan masyarakat sipil perlu memastikan proses perumusan dan pelaksanaan peta jalan serta Strategi Nasional Bisnis dan HAM berjalan secara terbuka serta menyerap berbagai kerja masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah. Kedua, pemerintah dalam hal ini Bappenas dan KemenkumHAM perlu mensinergikan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan RANHAM 2020-2024 untuk memastikan pelaksanaan UNGPs sejalan dengan adaptasi perubahan iklim di Indonesia dengan berbasis gender. Ketiga, menjadikan isu gender dan perubahan iklim sebagai fokus Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang saat ini sedang dirumuskan.  “Gugus Tugas Nasional bisa mendorong Lembaga Nasional seperti Komnas HAM untuk mengawasi (urusan) berkaitan dengan buruh perempuan dan juga meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang bisnis dan HAM terkait hak perempuan dan lingkungan,” papar Roichatul.

Kertas Kebijakan ini juga mengeluarkan sejumlah dorongan bagi masyarakat sipil dan perusahaan. Masyarakat sipil diharapkan bisa membentuk jaringan dan berkontribusi aktif secara periodik melakukan kajian dampak bisnis terhadap perempuan dan lingkungan. “Anggota di asosiasi tersebut bisa mendorong perusahaan untuk menjalankan mekanisme due diligence yang berkaitan dengan isu ini,” tutup Roichatul.

 

Kementerian Hukum dan HAM RI menyambut baik rekomendasi kebijakan dalam penelitian INFID. Hajerati, Direktur Kerja Sama HAM KemenkumHAM mengungkapkan adanya keselarasan rekomendasi dengan program pemerintah saat ini. “Menurut INPRES No. 9 tahun 2000, pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi pengarusutamaan gender dapat mengidentifikasi masalah atas kebijakan pemerintah dan mengambil keputusan dalam perencanaan program,” papar Hajerati. Hajerati menambahkan, keseriusan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan UNGPs dilakukan melalui upaya pergerakan aktif Gugus Tugas Nasional (GTN) Bisnis dan HAM. Saat ini GTN sudah melakukan sejumlah pertemuan dan pembahasan program dengan berbagai pihak yang terlibat, di antaranya Kementerian dan Lembaga, serta organisasi masyarakat sipil.

 

Kementerian Luar Negeri RI mengapresiasi isu yang diangkat dalam Kertas Kebijakan INFID. Gustaf Daud Sirait, Koordinator Fungsi Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Pembangunan Kementerian Luar Negeri memaparkan bahwa isu HAM dalam bisnis berkaitan dengan perempuan dan lingkungan sejalan dengan agenda global saat ini. “Di tahun 2021 ini dalam pembahasan Sidang HAM ke-47 yang baru berakhir kemarin penekanannya isu perubahan iklim terkait aspek HAM ini akan menjadi program kerja tahunan Dewan HAM sejak tahun 2023. Kertas Kebijakan ini, RANHAM kita, Strategi Nasional kita dapat menjadi semacam senjata kita untuk mengangkat apakah ada good practices (praktik baik) atau setidaknya (jika) belum ada good practice tapi kita sudah memiliki pikiran mengenai (isu) perempuan dan perubahan iklim,” ungkap Gustaf. Kemenlu juga merekomendasikan untuk melaksanakan pelatihan di bidang HAM khusus untuk isu pemberdayaan ekonomi perempuan dan perubahan iklim.

Penulis Kertas Kebijakan Roichatul Aswidah juga menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan tantangan besar bagi implementasi pemenuhan hak perempuan dan lingkungan dalam bisnis. Kemenko Perekonomian RI melalui Dida Gardera, Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata, mengakui masih ada kekurangan yang perlu menjadi poin diskusi ke depannya. Terkait isu lingkungan dan perempuan, Dida merujuk pada Paris Agreement yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. “Secara hukum di kita seharusnya sudah berlaku bahwa upaya-upaya yang kita lakukan harus memperhatikan isu gender,” ujar Dida.

Selain tanggapan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil juga turut bersuara mendorong kebijakan HAM dalam bisnis yang lebih komprehensif. Sejumlah catatan diungkap oleh Andi Muttaqien, Deputi Direktur Lembaga Elsam. Ia menilai bahwa target-target yang harus dikerjakan oleh perusahaan belum tercapai dan pemerintah diharapkan mampu memberikan target dan panduan yang lebih mendalam secara langsung kepada sektor swasta. Selain itu, Gugus Tugas Nasional yang telah dibentuk oleh KemenkumHAM RI perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai kaitan antara perubahan iklim, lingkungan, dan hak perempuan ke dalam isu HAM. “Ini menjadi tantangan bagaimana aksi-aksi ini dirangkum ke dalam Strategi Nasional HAM dan juga untuk menjembatani isu perempuan dan perubahan iklim ke dalam penegakan HAM,” himbau Andi.

 

Pengamat kebijakan HAM dalam bisnis, Betty Yolanda yang juga merupakan Asia Regional Manager Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) menambahkan dampak bisnis dan HAM dari kacamata perempuan. Betty menegaskan bahwa dampak bisnis terhadap perempuan sangat luas dan tidak proporsional apabila sektor usaha tidak mengindahkan HAM. Di antara contoh dampak negatif tersebut adalah hak-hak ekonomi perempuan yang tidak setara, akses perempuan terhadap tanah yang terganggu, tidak terpenuhinya hak perempuan atas pekerjaan yang layak, termasuk pekerjaan mengasuh atau pola kerja rumah tangga yang tidak dibayar atau unpaid care economy akibat anggapan sebelah mata terhadap sektor pekerjaan perawatan. “Penyebaran COVID19 itu sangat cepat dan pandemi ini mengungkapkan peran penting dari care work secara konsisten yang sebenarnya diremehkan dan diabaikan sebagai contributor substansial bagi ekonomi dan masyarakat,” tegas Betty. Sebagai penutup, ia mengapresiasi terangkatnya isu perempuan dan lingkungan dalam Kertas Kebijakan INFID untuk mengawal implementasi UNGPs di Indonesia secara komprehensif.

 

Kertas kebijakan ini ditulis pada periode Oktober 2020 hingga Maret 2021. Tujuannya antara lain 1) memberi masukan mengenai bisnis dan HAM dengan menekankan pada aspek pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan 2) mendorong agar pemerintah Indonesia dapat mensinergikan upaya menghadapi perubahan iklim dan prinsip pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pelaksanaan HAM di sektor bisnis. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini ditulis melalui prosedur analisa 100 dokumen dari berbagai peraturan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Guiding Principles (UNGPs) dalam Bisnis dan HAM, Undang-Undang, hingga Peraturan Daerah.

Peluncuran Kertas Kebijakan ini merupakan perwujudan perjuangan dan komitmen INFID terhadap upaya penurunan ketimpangan gender, pemenuhan HAM, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal bisnis dan HAM, INFID mendorong dua fokus isu untuk dimasukan ke dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yaitu 1) Pemberdayaan ekonomi perempuan dan 2) Ketahanan terhadap perubahan iklim. (BOB/REL)

Komentar Anda

Polhukam