Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Mendesak bagi Indonesia

Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan Mendesak bagi Indonesia

Laporan Survei Warga : “Akses dan Layanan Kesehatan di 6 Kabupaten dan Kota di Era Pandemi COVID-19 (Semarang, Padang, Malang, Surabaya, Makassar, dan Kab.Tangerang)

Oxomedia, Jakarta– Bulan Agustus 2021 semestinya menjadi momen perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun hal itu belum sepenuhnya bisa dilakukan dikarenakan Indonesia masih berjuang untuk mengatasi  gelombang kedua pandemi COVID-19 yang disertai oleh PPKM level 4 pada mayoritas daerah di Indonesia. Gelombang kedua pandemi tidak hanya memberatkan pekerjaan penanganan COVID-19, tetapi juga memperberat harapan reformasi pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tepat satu tahun yang lalu, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD,  “Dengan pandemi ini, maka reformasi fundamental sektor kesehatan harus kita percepat,” (14/8/2020).

Untuk mendorong peningkatan jaminan kesehatan melalui perbaikan pelayanan kesehatan di era pandemi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dengan dukungan Kurawal Foundation dan bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) merilis hasil survei warga pada Jumat, 13 Agustus 2021 berjudul “Akses dan Layanan Kesehatan di 6 Kota dan Kabupaten di Era Pandemi COVID-19 (Semarang, Padang, Malang, Surabaya, Makassar, dan Kab.Tangerang).”

Alfindra Primaldhi dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menyampaikan sejumlah temuan negatif dan positif. Temuan negatif yaitu Pertama, mayoritas responden mendapatkan informasi layanan kesehatan tidak melalui sumber resmi pemerintah (>60%). Kedua, mayoritas informasi layanan kesehatan untuk perempuan tidak banyak diketahui warga, tertinggi yaitu di Surabaya (64%). Ketiga, kebanyakan warga tidak melakukan pengaduan tentang pelayanan kesehatan buruk. Alasan utamanya adalah karena merasa tidak ada gunanya, tidak tahu prosedurnya dan takut dipermasalahkan. Keempat, mayoritas warga menginginkan layanan standar satu kelas rawat inap BPJS Kesehatan mengikuti standar kelas satu, yaitu dua tempat tidur per kamar rawat inap. Sementara rencana pemerintah untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) akan berisi maksimal enam tempat tidur. Kelima, mayoritas warga tidak pernah melakukan testing COVID-19, karena merasa tidak memiliki gejala. Mahalnya biaya tes diduga menjadi faktor rendahnya minat testing di tengah masyarakat. Hal ini juga tercermin dari pemilihan rapid test antibodi yang masih menjadi andalan mayoritas masyarakat untuk memeriksakan diri terkait COVID-19. Padahal diketahui bahwa meskipun harganya paling terjangkau, namun rapid test antibodi merupakan pemeriksaan dengan tingkat akurasi paling rendah, yaitu di bawah 20%.

Baca Juga :  Lantik Kepala Dinas Kesehatan Sumut

Temuan positif Pertama, warga memiliki kesadaran kesehatan yang baik, 7 dari 10 responden memiliki BPJS Kesehatan. Kedua, survei menunjukan bahwa warga memiliki kesadaran untuk mengantisipasi biaya kesehatan. Mayoritas responden berencana menyiapkan/willingness dana kesehatan sebesar Rp 279.000-Rp 1.700.000 dan rata-rata dana tersedia/ability saat ini berkisar di Rp 245.000-Rp 860.000. Ketiga, mayoritas pengalaman warga baik dalam menggunakan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan.

Bona Tua dari INFID menyampaikan rekomendasi bagi enam pemerintah daerah. Untuk enam pemerintah daerah, di antaranya Pertama, penguatan sistem kesehatan daerah, melalui layanan telemedicine untuk puskesmas-puskesmas, memastikan pencairan bulanan tunjangan nakes, melakukan penambahan nakes, dan alokasi dana 10% dari APBD untuk sektor kesehatan. Kedua, peningkatan layanan kesehatan perempuan di daerah dengan cara yang lebih mudah dan masif, seperti konsultasi secara virtual dengan bidan atau nakes. Ketiga, menciptakan mekanisme pengaduan layanan kesehatan yang mudah, serta menghadirkan tindak lanjut laporan yang disertai dengan sistem perlindungan bagi pelapor.

Sementara itu, usulan bagi pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan yaitu Pertama, penguatan sistem kesehatan nasional, seperti rekrutmen 100-200 ribu Nakes selama tiga tahun ke depan secara nasional, alokasi dana tambahan 1-1.5% PDB untuk sektor kesehatan, penambahan tempat tidur dan alkes. Kedua, penguatan kapasitas Kementerian Kesehatan melalui sistem akuntabilitas dan transparansi, memastikan kecepatan pencairan tunjangan nakes, dan memastikan percepatan obat dan vaksin di luar Jawa. Ketiga, akses testing menjadi kunci penanganan COVID-19. Pada tingkat minimum hal ini bisa dilakukan dengan penambahan infrastruktur dan tenaga testing. Sementara pada tingkat maksimum dengan membebaskan atau subsidi biaya testing. Keempat, rencana standar satu kelas rawat inap BPJS Kesehatan hendaknya menggunakan standar kelas satu, sesuai dengan mayoritas keinginan responden di enam daerah seperti yang tertulis dalam siaran pers yang diterima oleh redaksi Oxomedia.

Baca Juga :  Dua Kali Kena Covid, Remaja 18 Tahun Wafat

Jaminan pelayanan kesehatan adalah amanat UUD 1945 langsung. Hal ini sesuai dengan Perubahan Kedua UUD RI Tahun 1945, yang memuat jaminan konstitusional hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Amanat UUD RI 1945 mengenai pelayanan kesehatan tercantum pada UUD Pasal 28H dan langsung memberikan amanat tertinggi yang harus dijalankan oleh pemerintah yaitu, ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dengan visi ini, maka implementasi Pasal 28H mengenai layanan kesehatan sangat jauh lebih penting daripada misalkan program lain seperti dana desa maupun subsidi BBM, yang tidak khusus disebut sebagai amanat UUD 1945. (BOB/REL)

Komentar Anda

covid19