HUT RI ke 76, Joko Tjandra Dapat Remisi 2 Bulan

HUT RI ke 76, Joko Tjandra Dapat Remisi 2 Bulan

Oxomedia, Jakarta –  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) memberikan remisi atau pemotongan masa hukuman kepada Djoko Tjandra. Remisi 2 bulan terhadap terpidana perkara korupsi hak tagih atau cessie Bank Bali yang sempat buron selama 11 tahun itu, diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI.

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti mengonfirmasi pemberian remisi kepada Djoko Tjandra. Dikatakan, pemberian remisi kepada Djoko Tjandra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya, Djoko Tjandra telah menjalani 1/3 masa hukuman dari 2 tahun pidana penjara atas perkara cessie Bank Bali berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 yang sudah dijalaninya sejak 31 Juli 2020.

“Djoko Soegiarto Tjandra merupakan terpidana yang sudah menjalani 1/3 atau satu pertiga masa pidana pada 28 Maret 2021,” kata Rika dalam keterangannya, Jumat (20/8/2021).

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan narapidana kasus pengalihan cessie Bank Bali yang ditangkap setelah buron selama 11 tahun. Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan dijemput oleh Bareskrim Polri. Djoko dibawa ke Indonesia pada 30 Juli 2020 malam dan dieksekusi kejaksaan keesokan harinya ke Rutan Salemba.

Tak hanya menjadi terpidana kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra dijerat atas sejumlah kasus lainnya yang menjerat. Pertama, kasus surat jalan palsu yang digunakannya untuk masuk ke Indonesia meski dalam status buron. Dalam kasus itu, Djoko Tjandra divonis 2 tahun 6 bulan pidana berdasarkan putusan kasasi MA.

Selain itu, Djoko Tjandra juga divonis bersalah atas kasus suap kepada mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO). Kemudian, suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke MA.

Atas perkara tersebut, Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI menyunat hukuman Djoko Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan pidana penjara atas perkara suap kepada dua jenderal dan Pinangki. ( rel/beritasatu )

 

 

Komentar Anda

Polhukam