Target Pembangunan Semakin Mepet, Perbedaan Pemahaman Masih Terjadi di Setiap Kelompok Masyarakat

Target Pembangunan Semakin Mepet, Perbedaan Pemahaman Masih Terjadi di Setiap Kelompok Masyarakat

Oxomedia, Jakarta – Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan rencana pembangunan global yang disepakati 193 pemimpin dunia pada tahun 2015 di kantor PBB. Indonesia bersama negara lainnya hanya memiliki waktu sembilan tahun lagi untuk mencapai target ambisius yang telah direncanakan dalam 17 tujuan SDGs pada tahun 2030.

Presiden Joko Widodo pada Sidang Umum PBB 2021 menyampaikan inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia, disertai komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind yang juga menjadi prinsip utama SDGs. Kolaborasi tersebut menekankan upaya multipihak sebagai motor utama percepatan pembangunan, terlebih dalam tekanan situasi pandemi COVID-19.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan SDGs dengan cara menyusun dua kajian pemahaman publik dalam mendorong pelaksanaan SDG di Indonesia. Kajian pertama yaitu, “Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan bagi Kolaborasi SDGs Indonesia”, dan kajian kedua yaitu, “Persepsi Masyarakat Sipil Terhadap Pelaksanaan Agenda Pembangunan SDGs 2030”. Selain itu untuk memaksimalkan kolaborasi anak muda, INFID juga menyusun, “Panduan Pelibatan Anak Muda Dalam Aksi SDGs untuk Pemerintah Daerah”.

Kedua kajian mengambil sumber data informasi dari  146 wawancara, 418 survei online, serta analisa berita pada 40 media online nasional dan daerah. Wawancara dilakukan kepada informan dari multipihak seperti pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), akademisi universitas, sektor privat/swasta, jurnalis/media, serta kelompok rentan (perempuan, anak muda, disabilitas, dan masyarakat adat).

Peluncuran kajian dilakukan dalam webinar, “Bincang Sore SDGs: Situasi Pemahaman Publik Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, pada 29 September 2021.

Bona Tua selaku Senior Program Officer SDGs INFID menyampaikan temuan bahwa minimnya sinergi dan koordinasi antar lembaga di pusat, serta hubungan pusat dan daerah dalam mendorong pencapaian SDGs. Padahal pemerintah pusat telah melakukan upaya maksimal melalui penyusunan regulasi, tim pelaksana nasional, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.

Baca Juga :  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual : Payung Hukum untuk Menghentikan Kekerasan Seksual di Sumatera Barat

Temuan lainnya terdapat narasi dan dorongan yang menggembirakan dari kelompok sektor bisnis, yaitu mau melakukan praktik bisnis yang menghormati HAM. OMS juga cukup banyak berperan dalam melakukan kampanye penyadaran dan kolaborasi dengan sektor bisnis dalam implementasi nilai-nilai bisnis yang berkelanjutan. Namun, proses untuk membahas suatu permasalahan lintas sektor yang melibatkan multipihak (pemerintah, sektor bisnis, OMS, universitas, universitas dan media) masih sulit untuk dilakukan.

Denisa Amelia Kawuryan selaku Program Assistant SDGs INFID menyampaikan hasil analisis media, yaitu porsi terbesar pembawa pesan isu SDGs di media adalah pemerintah. Hampir semua responden survei online (79,4%) menyatakan, bahwa pemerintah adalah pihak yang paling sering menyampaikan informasi terkait SDGs, disusul aktivis OMS dan akademisi. Namun demikian, di sisi yang lain, dominasi pemerintah sebagai pembawa pesan SDGs mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Alasannya, yakni: pemerintah masih kurang luwes dan adaptif dalam menampung aspirasi kaum muda.

Permasalahan data juga menjadi temuan utama permasalahan pelaksanaan SDGs. Diantara Kementerian dan Lembaga misalnya memiliki tafsir pencapaian yang berbeda-beda. Dari penelusuran berita di media, Kemenlu meyakini bahwa Indonesia sudah berhasil mencapai sejumlah target SDGs, salah satunya yaitu jangkauan akses air bersih yang mencapai 76,44% (Cq. Kemenlu 2018). Sementara itu, di pihak lain, Tri Dewi Virgiyanti (Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman Bappenas) menyampaikan, angka tersebut masih di bawah target, yang seharusnya sebesar 100 persen. Lebih dari itu, bahkan ada perbedaan data terkait akses air bersih, antara yang disampaikan Kemenlu dan BPS. Kemenlu mengungkapkan, bahwa akses air bersih sudah mencapai 76,44%. Namun, data BPS mengungkapkan, bahwa capaian akses bersih mencapai 72,55%

Persoalan kolaborasi dalam SDGs yang ditemukan, terjadi karena ada kesenjangan pengetahuan dan pemahaman antar multipihak terkait SDGs itu sendiri, sehingga derajat pemahamannya berjenjang (know what dan know how). Akibatnya, ada pihak yang lebih maju dalam implementasi SDGs melalui kolaborasi, namun, di sisi lain ada yang masih jalan di tempat. Hal itu nampak dari munculnya praktik-praktik baik dalam berkolaborasi, sebaliknya juga masih ada pihak yang masih gamang membedakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (2015-2030) dengan Tujuan Pembangunan Milenium (2010-2015).

Baca Juga :  Istana Jelaskan Cara Kritik Pemerintah Tanpa Ditangkap Polisi

Kajian memberikan rekomendasi; pertama, menyusun mekanisme pelibatan kelompok non pemerintah untuk mendukung SDGs. Pelibatan kelompok pemerintah ini dapat menjadi bagian dari indikator kinerja pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Kedua, perancangan strategi kampanye sosial publik dengan target spesifik, misalnya strategi kampanye dengan durasi dua tahun ke depan harus bisa memunculkan lima inovasi kolaborasi multipihak dari lima kepala daerah di kabupaten dan kota,

Gracia Paramitha dari Indonesian Youth Diplomacy sebagai penanggap kajian menyampaikan bahwa anak muda masih menjadi “Dekorasi” atau penggembira dalam acara untuk kepentingan orang dewasa. Sementara anak muda sebenarnya harus menjadi kelompok utama dalam pelaksanaan SDGs.

Sementara itu dalam siaran pers yang diterima oleh Oxomedia, Bayu Wardhana dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyampaikan bahwa temuan kajian ini dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi AJI dan Dewan Pers misalnya dengan membuat pelatihan jurnalis mengenai SDGs.DI daerah, keterbatasan berita SDGs kurang lebih dikarenakan kepala daerah belum paham SDGs, sehingga tidak melakukan aksi-aksi SDGs. Hal ini menyebabkan pemberitaan SDGs menjadi minim.

Diani Sadiawati selaku Ketua Pokja Tata Kelola Tim Pelaksana SDGs dan Staf Ahli Menteri Bappenas menyampaikan bahwa Perpres SDGs No.59 Tahun 2017 akan direvisi untuk meningkatkan pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Revisi tersebut khususnya mengenai posisi Gubernur untuk lebih berperan dan mendorong Bupati dan Walikota untuk mau melaksanakan pelaksanaan dan pencapaian SDGs  (BOB/REL)

Komentar Anda

Humaniora