Parapat, Oxomedia- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2023. Bertempat di Hotel Khas, Parapat, Kamis (10/2).

Dibuka oleh Pj. Sekda Provsu diwakili Staf Ahli Gubsu bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Agus Tripriyono, SE, M.Si, Ak, CA yang menyatakan sangat mengapresiasi atas pelaksanaan Forum OPD Sumut tahun ini dan berharap bahwa BPBD dapat membuat terobosan dengan mengadopsi teknologi terkini terkait penanggulangan bencana.

Pada kegiatan yang turut dihadiri Kepala BPBD Kabupaten/Kota Se- Sumut, BMKG Sumut dan stakeholder terkait ini, Kepala BPBD Provsu Ir. Abdul Haris Lubis, MSi mengatakan BPBD Sumut harus menjadi yang terdepan dalam penanggulangan bencana.

“Selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggap sebelah mata. Tapi kini kita sudah berkomitmen bahwa BPBD akan menjadi badan yang strategis dan memberi dampak yang jauh lebih baik lagi bagi rakyat Sumatera Utara,” ungkap Haris Lubis.

Diketahui, Indeks Resiko Bencana Provinsi Sumatera Utara berada di ranking ke 16 dari 34 provinsi dengan 13 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut masuk kategori beresiko tinggi.

Menurut Haris Lubis, selama ini belum ada tim terpadu, sehingga terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Penanganan bencana juga dilakukan secara parsial, tidak ada kerja sama antar daerah, walau sebenarnya terdapat bencana yang membutuhkan kerjasama dan sinkronisasi antar Kabupaten/Kota.

Lanjut Kepala BPBD Sumut itu mengatakan telah melakukan hal-hal berikut:

1. Dibentuknya tim terpadu penanganan bencana daerah sumatera utara berdasarkan SK Gubsu.

2. Dilaksanakannya kajian akademis zonasi penanganan bencana di sumatera utara yag dibagi kepada 8 zona.

“Tim terpadu dibentuk dan diisi seluruh stakeholder. Tim terpadu dibentuk agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab dalam penanganan bencana,” ujar Haris Lubis.

Adapun tindak lanjut dari hasil kajian zonasi penanganan bencana akan disusun rencana kontijensi sesuai dengan ancaman potensial di masing-masing zonasi.

Selanjutnya, pembagian zonasi penanganan bencana di Sumatera Utara juga akan dilengkapi dengan pos pendamping di tiap zona untuk mendukung percepatan penanganan bencana. Tiap zona akan dilengkapi dengan perangkat pendukung dan SDM terlatih berdasarkan potensi bencana yang kerap terjadi di tiap zona. Kemudian diharapkan agar Kabupaten/Kota di dalam satu zona dapat berkordinasi dan saling membantu dalam melakukan penanganan bencana.

Saat ini BPBD Sumut tengah membangun Sistem Informasi Kebencanaan dan akan membangun Early Warning System.

“Target kita tentu turunnya Indeks Resiko Bencana Sumatera Utara. BPBD Sumut harus jadi yang terdepan dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.

(TIM)