Jakarta – Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Oleh karena itu Komisi VI DPR RI memanggil sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung di dalam holding Pangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan pada hari selasa (24/1) siang kemarin di ruang rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan. RDP yang dipimpin oleh Wakil Pimpinan Komisi VI DPR RI, Aria Bima (PDIP) ini membahas terkait Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022, Roadmap Pengembangan Holding Bumn Pangan (FOOD ID) dan Inisiatif Strategis Perusahaan Tahun 2023.
Rapat Dengar Pendapat tersebut menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi, antara lain Komisi VI DPR RI mendukung Transformasi Keuangan Jangka Panjang (Kompetensi Direksi, Restrukturisasi Hutang dan Transformasi EBITDA), Streamlining Anak Usaha, Penciptaan Model Bisnis Baru, Digitalisasi Sistem Pengawasan Produktivitas dan peningkatan brand image perusahaan dalam rangka membawa IDFOOD sebagai “Agent of Development” menjadi World Class Company yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meminta IDFOOD untuk membuat “Grand Design” atau peta jalan BUMN Pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan dengan melibatkan masyarakat secara luas sehingga kehadiran BUMN Pangan langsung dirasakan oleh petani, peternak, nelayan dan rakyat Indonesia.
Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga meminta agar Pemerintah menjadikan IDFOOD sebagai agregator pasar dalam ekosistem pangan nasional, serta meminta agar IDFOOD memanfaatkan teknologi digital dalam membangun ekosistem pangan di Indonesia sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan mengatasi permasalahan distribusi pangan nasional. (dw)