Percobaan Kudeta Pertama di Indonesia, Kala Suharto Menolak Sukarno

Percobaan Kudeta Pertama di Indonesia, Kala Suharto Menolak Sukarno

Oxomedia– Pagi hari di tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono menyodorkan surat kepada Presiden Sukarno di Istana Gedung Agung – Yogyakarta. Mayor Jenderal Sudarsono memberikan empat buah naskah yang harus segera ditandatangani Presiden Sukarno.

Isinya menyebutkan agar: (1) Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir. (2) Presiden menyerahkan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik. (3) Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik (yang nama-namanya tercantum dalam naskah). (4) Presiden mengangkat 13 menteri negara (yang nama-namanya tercantum dalam naskah.

Maklumat pada hakikatnya menuntut agar pimpinan pemerintahan diserahkan kepada para pengikut kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Sayangnya, maklumat itu ditolak mentah-mentah oleh Presiden Sukarno, bahkan Sukarno langsung memerintahkan penangkapan pada para komplotan “Kudeta 3 Juli ‘46” yang juga jadi kup pertama dalam sejarah Indonesia itu.

Peristiwa tersebut dilakukan oleh oposisi- Kelompok Persatuan Perjuangan- terhadap pemerintahan kabinet Sjahrir II. Pemicunya adalah ketidakpuasan pihak opisisi terhadap politik diplomasi yang dlilakukan pemerintah Indonesia kepada Belanda. Kelompok Persatuan Perjuangan menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sementara pemerintahan Sjahir hanya menuntut pengakuan de facto kedaulatan atas Jawa dan Madura saja. Hal itu dilakukan Sjahrir untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah di banyak daerah lain.

Percobaan kudeta pertama di Indonesia itu dimulai pada 23 Maret 1946, saat tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan seperti Tan Malaka, Achmad Soebardjo dan Sukarni ditangkap dengan tuduhan akan melukan penculikan pada para anggota kabinet Sjahir. Pada tanggal 27 Maret 1946, tuduhan tersebut memang menjadi kenyataan. Sjahrir dan beberapa anggota kabinetnya diculik sekelompok orang tidak dikenal.

Di tanggal 28 Juni 1946, Presiden Sukarno mengumumkan bahwa negara dalam keadaan daruat. Keesokan harinya, Sukarno mengambil alih seluruh kekuasaan pemerintahan. Beberapa hari setelahnya, himbauan Sukarno pada media massa berhasil membebaskan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan anggota-anggota kabinetnya yang diculik.

Baca Juga :  Nama Ayah Bobby Nasution Ditabalkan Pada Gedung Pasca Sarjana Fakultas Pertanian USU

Sebuah kisah ‘unik’ terjadi pada peristiwa percobaan kudeta itu. Sekitar 2 Juli 1946, perintah penangkapan Mayor Jenderal Sudarsono jatuh pada Letnan Kolonel Suharto. “di tengah-tengah suasana yang sedemikian tegang, di Markas Resimen [di] Wiyoro, saya kedatangan ketua Pemuda Pathuk, Sundjojo namanya. Sundjojo menjadi utusan Istana membawa pesan dari Presiden untuk saya,” ujar Soeharto dalam buku Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya (1989).

Setelah Sundjojo, pemuda lain pun datang pada Suharto membawa surat perintah yang sama dari Presiden Sukarno. Suharto merasa heran dengan perintah itu, “Di mana ada seorang bawahan harus menangkap atasannya sendiri secara langsung, apalagi tidak ada bukti tertulis?” batin Suharto.

Suharto akhirnya memutuskan mengembalikan surat perintah itu dan memintah agar surat perintah itu diberikan melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Karena “pembangkangan” itu, Sukarno punya cap khusus pada Suharto yang enggan menjalankan perintah Presiden. Sukarno menyebut Suharto sebagai ofsir koppig  (keras kepala).

Bersama pasukannya, Suharto kemudian tetap menghadap Mayor Jenderal Sudarsono, tertuduh kudeta yang merupakan panglima divisinya. Namun Suharto tidak memberitahu Sudarsono perihal perintah penangkapan dirinya. Suharto hanya mengatakan bahwa ada informasi tidak jelas tentang upaya penangkapan Sudarsono. Bahkan Suharto menyarankan Sudarsono untuk segera mengamankan diri.

Menurut Robert Elson dalam Soeharto: Sebuah Biografi Politik (2005) apa yang dipaparkan Soeharto dalam buku Soeharto: Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya (1989) adalah upaya Suharto memposisikan dirinya sebagai orang netral. Mengingat saat itu, isu yang beredar bahwa Jenderal Sudirman termasuk orang yang mendukung gerakan yang dilakukan Kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka.

Suharto juga tidak menyebutkan secara jelas nama pemimpin-pemimpin politik yang ikut dengan Sudarsono. Namun, ajudan kepercayaan Sukarno, Mangil Martowidjojo dalam Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967 mencatat beberapa nama yang terlibat, yakni: “Jenderal Mayor Sudarsono Panglima Divisi III; Mr. Achmad Subardjo; Mr. Iwa Kusumasumantri; Sukarni; Chaerul Saleh; Sajuti Melik, dan istri (SK Trimurti); dr. Buntaran; Mr. Mohammad Yamin, dan Tan Malaka sebagai pemimpinnya.”

Baca Juga :  Innalillahi, Mantan Pangdam Iskandar Muda M Djali Yusuf Tutup Usia

Peristiwa percobaan kudeta itu kemudian berhasil digagalkan. Empat belas orang yang diduga terlibat diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Tujuh orang dibebaskan, lima orang dihukum 2 sampai 3 tahun, sedangakn Sudarsono dan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara.

Dua tahun kemudian, 17 Agustus 1948 seluruh tahanan peristwa 3 Juli 1946 dibebaskan melalui grasi Presiden. Bahkan beberapa diantaranya kemudian menjadi Menteri dan diangkat Pahlawan Nasional. Sebuah perlakuan ‘diplomatis’ yang  pernah beberapa kali diterapkan Sukarno terhadap para pemberontaknya di masa awal terbentuknya Republik.

(TIM)

Komentar Anda

Peristiwa