Ini Jurus Pemerintah Tekan Impor Bensin dan LPG

Ini Jurus Pemerintah Tekan Impor Bensin dan LPG

Oxomedia, Jakarta, –  Pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan impor energi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, berbagai upaya pengurangan impor energi tersebut akan dituangkan melalui strategi besar energi nasional.

Dia mengatakan, meski Indonesia kini tak lagi impor solar karena sudah ada program pencampuran biodiesel 30% (B30) dan adanya pengolahan minyak sawit di kilang Pertamina (bio refinery) sehingga menghasilkan green diesel, namun pekerjaan rumah yang besar saat ini yaitu mengurangi impor bensin.

“Untuk mengurangi impor bensin, pemerintah sudah launching kendaraan listrik. PLN sudah launching pengisian listrik untuk kendaraan berbahan bakar listrik,” tutur Djoko acara “Energy Outlook 2021: Bedah Nasib Sektor Energi di Tengah Ketidakpastian” di CNBC Indonesia, Kamis (04/02/2021).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan terus melanjutkan dan bahkan meningkatkan program pencampuran biodiesel (B30) menjadi B40, sehingga kebutuhan solar ke depannya dipertahankan tak impor.

“Pemerintah juga mendorong BBN (Bahan Bakar Nabati) B30, Pertamina juga sudah launching, semoga B40 tengah tahun sudah dapat dilihat hasilnya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menggalakkan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor transportasi, khususnya untuk bus-bus Transjakarta. PT PGN Tbk, Subholding Gas Pertamina, pun didorong membangun infrastruktur penyediaan gas, termasuk pemanfaatan gas alam cari (LNG) di moda transportasi lainnya seperti kapal, kereta api, bus, truk.

“Di samping itu, untuk mengurangi LPG, pemerintah juga terus membangun infrastruktur jaringan gas bumi (jargas). Kami punya target jargas di tahun ini sebesar 1 juta sambungan rumah tangga. Lalu, pemerintah melalui PLN juga akan mendorong program 1 juta kompor listrik,” paparnya.

Baca Juga :  Pemprov Sumut Minta Harga BBM Non-Subsidi Tidak Naik

Guna mengurangi pemakaian BBM, pemerintah juga terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di sektor kelistrikan, misalnya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Bahkan, imbuhnya, sudah dilakukan perjanjian kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Dia mengatakan, melalui MoU tersebut, BRI menyediakan kredit ringan bagi rumah tangga yang akan menggunakan kompor listrik dan PLTS atap atau solar cell.

“BRI menyediakan kredit ringan bagi rumah tangga yang akan memasang solar cell. Ketika semua sudah pasang, kita dorong rumah tangga menggunakan kompor listrik dari solar cell. Terus, mereka bisa menggunakan motor listrik dari sumber energi solar cell,” jelasnya.

Dengan demikian, imbuhnya, maka target ketahanan energi diperkirakan bisa tercapai.

“Apalagi semua masyarakat, stakeholder mendorong membangun infrastruktur untuk energi terbarukan,” pungkasnya. (CNBC Indonesia)

Komentar Anda

Ekonomi