“Banyak Yang Telah Dilakukan, Tetapi Belum Maksimal”

“Banyak Yang Telah Dilakukan, Tetapi Belum Maksimal”

Hasil Survey Warga dan Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)- Pentingnya Respon Warga Pada Akuntabilitas Bantuan Sosial dan Layanan Kesehatan Selama Pandemi

 

Oxomedia, Jakarta, Menghadapi pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dengan cepat. Pada kerangka regulasi, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82/2020, tentang pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Terakhir, pemerintah telah menyediakan dana sekitar Rp 553 triliun untuk tahun 2021 pada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), melakukan dua studi sebagai bentuk kontribusi dan komitmen dalam meningkatkan layanan publik, terutama dalam situasi pandemi. Studi yang dilakukan adalah: (1) Survei warga secara nasional dengan 2.201 responden di 34 provinsi, bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) berjudul “Survei Persepsi Warga Terhadap Layanan Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 “; dan (2) Studi terhadap 157 pimpinan OMS nasional dan daerah bekerja sama dengan Tempo Institute, berjudul “Riset Persepsi OMS Terhadap Layanan Pemerintah Saat Pandemi COVID-19 dan Dampak Pandemi terhadap Kinerja Organisasi OMS”.

Diseminasi hasil studi kepada publik dilakukan pada Kamis, 4 Februari 2021. Sugeng Bahagijo dari INFID membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa kegiatan penelitian bertujuan untuk memberikan masukan dari warga dan para pimpinan OMS kepada pemerintah. 2.201 warga telah mengisi survei, dan 157 pimpinan OMS memberikan pendapat mereka.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah respon COVID-19 dari tingkat terendah yaitu RT/RW, peran aktif pemerintah kabupaten/kota, dan peran OMS.

Baca Juga :  Usai Berbagi Sembako, Ketua AMPG Sumut Dedi Dermawan Ingatkan Kader Agar Terus Menebar Manfaat Bagi Masyarakat

Tim peneliti dari INFID, Universitas Indonesia, dan Tempo Institute menemukan 71% responden tidak mengetahui nomor telepon untuk bertanya dan mengadu seputar layanan kesehatan pandemi COVID-19.

Temuan yang meresahkan adalah bahwa media online dan media sosial (55%), bukan otoritas kesehatan, adalah sumber informasi yang paling sering digunakan untuk protokol pencegahan dan penanganan COVID-19.

Hal ini cukup memprihatinkan karena media sosial adalah salah satu sumber berita palsu yang menyebabkan disinformasi dan misinformasi. Rekomendasi lain dari 89% responden survei adalah agar bantuan barang sembako diubah menjadi bantuan tunai.

Survei OMS menunjukkan bahwa 72% OMS terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi COVID-19, di mana 23% OMS berada pada fase kritis, yang kemungkinannya mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pendanaan pada pihak eksternal, dan biaya tambahan akibat pandemi (seperti pengadaan alat komunikasi jarak jauh/internet, biaya APD, tes rapid/swab COVID-19, dan pengadaan alat transportasi individu untuk menghindari penyebaran COVID pada transportasi publik).

Berdasarkan isu area kerja, sektor toleransi (52%) dan lingkungan (44%) menjadi area kerja paling terdampak. OMS di Sumatera paling terpengaruh, diikuti OMS di kawasan Indonesia Timur (Bali, Nusra, Papua).

INFID merekomendasikan bahwa penting di masa mendatang untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam penanganan dan pemulihan COVID-19. OMS seharusnya masuk dalam kelompok terdampak dan menerima bantuan sosial COVID-19. Mekanismenya tidak dalam bantuan langsung bagi OMS, tetapi mendorong pengadaan barang publik melalui mekanisme kemitraan antara pemerintah dan OMS.

Misalnya, pemerintah memberikan peluang kepada keterlibatan OMS lokal untuk melakukan verifikasi data kemiskinan pemerintah, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data DTKS yang digunakan untuk bantuan sosial COVID-19, saat ini cenderung tertutup untuk pemantauan dan tidak selalu akurat, data ini tentunya dapat diperbaiki dengan melibatkan OMS akar rumput dalam pemverifikasian data.

Baca Juga :  Jumlah Orang Miskin di Sumut Bertambah 73 Ribu Orang, Mengapa?

“Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), mendukung lembaga-lembaga demokrasi Indonesia dan sangat yakin bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong demokratisasi dan pemerintahan yang lebih kuat,” kata Direktur Kantor Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan USAID Indonesia. Walter Doetsch, “Saya mengucapkan selamat kepada INFID yang telah berbagi hasil survei COVID-19 dan berharap informasi berharga ini bermanfaat untuk lebih memperkuat kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam memberikan respons COVID-19 saat ini.” (REL)

Komentar Anda

Polhukam