Terkait Polemik Musda IAKMI Sumut: Kas Kosong Hingga Dugaan Bagi-bagi Uang

Terkait Polemik Musda IAKMI Sumut: Kas Kosong Hingga Dugaan Bagi-bagi Uang

Oxomedia, Medan– Sejumlah fakta mulai terungkap pasca Musyawarah Daerah (MUSDA) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumatera Utara yang berlangsung 9 Februari 2021 lalu dan menetapkan Destanul Aulia., SKM., MBA., MEc ., PhD sebagai ketua Pengurus Periode 2021-2024.

Dalam Musda yang dinilai cacat etik dan moral itu, pembahasan mengenai Laporan Pertanggung awaban (LPJ) dan evaluasi periode sebelumnya tidak dilanjutkan secara mendalam. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Drs. Heru Santosa, MS, PhD selaku Dewan Pakar IAKMI Sumatera Utara. Menurut  beliau yang pada saat Musda juga hadir sekaligus menjadi panitia pengarah, bahwa Pengcab-pengcab sepertinya sengaja meloloskan agenda penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban tanpa pembahasan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara detail dan mendalam.

“Baru kali ini LPJ yang seharusnya cukup disampaikan Ketua saja, tapi ternyata ketiga nya menyampaikan, walaupun pada saat Bendahara mau klarifikasi tentang keuangan diputus atau diberhentikan oleh salah satu pengcab untuk tidak dilanjutkan, dengan alasan tidak etis hal semacam itu dibicarakan forum MUSDA dan Pengcab meminta ditutup pembahasan LPJ dan dimohon diterima saja agar bisa diteruskan agenda berikutnya yaitu pemilihan ketua baru,” Ujar Prof. Heru Santosa.

Prof. Heru Santosa menilai ada kesan bahwa selama ini pengerurusan IAKMI tidak ada koordinasi dan kerjasama diantara Ketua, Sekretaris dan bendahara dalam setiap program kegiatan, terlebih dalam pertanggungjawaban keuangan organisasi besar IAKMI yang memang seharusnya profesional, akuntabel dan transparan serta bisa dipertanggungjawabkan ke pengurus dan publik. “Sehingga harus ada pengelolaan keuangan yang bagus, tidak harus habis dibagi rata serta tidak ada uang kas kosong padahal ada sumber pemasukan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Panitia Musda IAKMI Sumut, Edy Subroto.

Baca Juga :  Citra Kualitas RSUD Pirngadi Meningkat di Era Bobby

“Terkait dengan masalah LPJ Pengda periode 2017-2020, hanya disampaikan secara lisan oleh Sekretaris (Destanul red) dimana karena masalah internal maka kegiatan/program kerja dilaksanakan dan diambil alih oleh Sekretaris,” ungkap Edy Subroto.

“Panitia Musda merasa heran seharusnya Pengda yang membiayai pelaksanaan Musda, namun semua terjawab setelah Sekretaris menjelaskan di forum Musda bahwa uang kas IAKMI kosong karena sisa kegiatan yang dilaksanakan selama ini oleh Sekretaris Pengda sudah habis dibagi-bagi rata,” katanya.

Ketua Pengda IAKMI Sumut periode sebelumnya, Drg. Usma Polita Naasution membenarkan bahwa selama kepengurusannya sebagian besar kegiatan dan program kerja IAKMI Sumut diambil alih dan dilaksanakan oleh Sekretaris tanpa berkoordinasi dengan Ketua atau pengurus lainnya termasuk masalah keuangan IAKMI.

“Diawal kepengurusan, Sekretaris masih berkoordinasi dalam setiap keputusan dan program orrganisasi, namun mulai tahun 2018 Sekretaris sudah menjalankan roda organisasi tanpa melibatkan Ketua dan Bendahara termasuk masalah keuangan,” jelas Usma Polita.

Bendahara IAKMI Sumut Periode 2017-2020 yang kami konfirmasi melalui telepon membenarkan, selama kepengurusan sebelumnya peran Bendahara sama sekali tidak ada karena hampir seluruh kegiatan dan keuangannya diambil alih oleh Sekretaris tanpa berkoordinasi dengan Bendahara/Wakil Bendahara. Mulai kegiatan/program IAKMI tahun 2018, tidak pernah ada laporan kegiatan maupun laporan keuangan yang disampaikan ke Bendahara.

“Saya telah berusaha menyampaikan informasi lengkap tentang proses pengelolaan kegiatan dan keuangan organisasi didalam forum Musda, namun upayanya tersebut dibatasi/ditolak oleh ketua presidium sidang. Masalah bagi-bagi uang hasil kegiatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas sebagaimana didampaikan Sekretaris (Destanul) didalam penyampaian LPJ pada saat Musda, Saya sama sekali tidak pernah menerima dan tidak terlibat,” tukasnya.

Sementara Ketua IAKMI terpilih, Desatanul Aulia hingga berita ini kami rilis tdak bersedia memberikan keterangan.

Baca Juga :  Diduga 'Agen Asing', WALHI Sumut: Pemerintah Harus Evaluasi PT SMGP

(*)

Komentar Anda

Peristiwa