Oxomedia, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti webinar Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakor Wasin) 2021 dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudiman, Nomor 41 Medan.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo.
Gubsu Edy Rahmayadi berharap, yang menjadi hasil pembahasan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi ke depan.
“Khususnya dalam meningkatkan sistem pemerintahan di Sumatera Utara yang bersih, kredibel dan professional,” kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu Presiden Jokowi saat memberikan arahan terhadap BPKP serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menegaskan tiga poin utama.
Pertama, kepala negara memerintahkan BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan serta mempercepat belanja pemerintah.
Pasalnya, hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah diketahui masih rendah. Yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN, dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.
“Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu, mengawal agar kementerian/lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).
Kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini. Saat turun ke lapangan, Jokowi menyatakan kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.
Seperti tidak adanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan, atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun.
Hal itu menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan, dan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program tersebut.
“Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” sebut Jokowi.
Adapun poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data, sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh data Bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki,” tuturnya.
Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan.
Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan, sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.
“Di masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances. Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” tutupnya.
