Apresiasi INFID dan Sejumlah Catatan Langkah Lanjutan Pemerintah Pasca Pengesahan UU TPKS

Apresiasi INFID dan Sejumlah Catatan Langkah Lanjutan Pemerintah Pasca Pengesahan UU TPKS

Oxomedia, Jakarta, – INFID menyambut baik pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)  oleh DPR RI. Ini merupakan kemenangan hak asasi manusia. Ini bukti demokrasi di Indonesia semakin responsif dan inklusif. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah diusung sejak lebih dari 8 tahun lalu kini telah resmi menjadi Undang-Undang setelah melewati proses panjang, baik di parlemen maupun di akar rumput.

Pengesahan UU ini membawa angin segar bagi semua warga, tidak hanya kepastian perlindungan bagi korban kekerasan seksual, tapi juga bagi penyandang disabilitas. Terobosan UU TPKS terletak pada adanya poin langkah-langkah pencegahan dan pemulihan bagi korban.

UU TPKS memuat sembilan jenis kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, kekerasan seksual dengan sarana elektronik, dan eksploitasi seksual.

Akan tetapi, pemaksaan aborsi dan tindak pemerkosaan sebagai dua usulan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS) tidak tersemat dalam UU TPKS. Rapat pengesahan 12 April lalu menyepakati bahwa tindak pemerkosaan akan diproses melalui pasal jembatan yang terhubung ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, sudah seharusnya tindak pemerkosaan diatur secara khusus dalam UU yang spesifik membahas mengenai kekerasan seksual, seperti UU TPKS ini, karena tindak kriminal pemerkosaan di Indonesia cenderung berulang.

Dengan UU TPKS, kepastian dan jaminan perlindungan korban mengalami kemajuan besar dan komprehensif. Pertama, adanya restitusi atau ganti rugi sebagai hak bagi korban. Implementasi hak korban diatur secara sinergi melalui pemerintah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  Kedua, disediakannya pendamping bagi korban dalam menjalani proses penyelidikan kasus. Selain itu, juga ada pemberatan pidana bagi pejabat negara, pemuka agama, tenaga medis, tenaga pendidik, dan keluarga dengan beban 1/3 lebih berat. Ketiga, dipertimbangkannya hasil visum psikolog dan kesaksian penyandang disabilitas sebagai sumber bukti.

Baca Juga :  Kisah Para Perempuan Pencari Tiram di Alue Naga

Pasca pengesahan UU TPKS, INFID mendesak tiga langkah tindak lanjut, di antaranya:

Agar pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Diadakannya sosialisasi di daerah-daerah, organisasi, institusi agama, maupun pada institusi pendidikan formal dan non-formal, sehingga mekanisme penunjang implementasi UU TPKS dapat terlaksana dan segera memberi manfaat bagi warga negara dan masyarakat serta Bersama-sama menginisiasi terciptanya kultur yang tidak mempromosikan hubungan timpang antar-gender dan nilai-nilai lain yang berpotensi mendorong tindak kekerasan seksual, sehingga terbentuk proses penanganan kekerasan seksual dan kehidupan sosial yang adil dan setara. (BOB/REL)

Komentar Anda

Humaniora Polhukam