Jakarta (31/1/2023) – Komisi VI DPR RI mengundang Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan jajaran direksinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, DKI Jakarta. Fokus Rapat tersebut adalah membahas, Evaluasi Kinerja Korporasi tahun 2022, Roadmap Pengembangan Jaringan Gas Nasional, dan Inisiatif Strategi Perusahaan Tahun 2023.

Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung pada Selasa (31/1) siang hingga sore ini dipimpin langsung oleh politisi senior PDI Perjuangan, Aria Bima serta politisi Golkar, Sarmuji, yang keduanya merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Sementara itu PT Pertamina (Persero) menghadirkan Direktur Utamanya, Nicke Widyawati, yang didampingi oleh jajaran direksi Pertamina maupun anak perusahaannya.

Dalam paparannya, Nicke menjelaskan kepada Komisi VI DPR RI bahwa Pertamina (Persero) akan memastikan pemenuhan Jargas APBN dan Non APBN sebanyak 4 juta sampai tahun 2024, akan terus terus melakukan inovasi dalam meningkatkan produksi minyak sebesar 595 Ribu Barrel per hari dan gas bumi sebesar 2,7 Juta CFD perhari dapat tercapai tahun 2023 serta memastikan keamanan dalam pemasangan konversi gas pada kendaraan penumpang maupun sepeda motor, serta memastikan pasokan SPBG tersedia.

Sementara itu Haris Turino, dari Fraksi PDI Perjuangan meminta PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan mitigasi terhadap resiko kebakaran di kilang-kilangnya, agar tidak terjadi lagi di masa mendatang serta memaparkan secara lebih rinci tentang masa depan Pelita Air Service seperti tercantum dalam RKAP Tahun 2023.

Beberapa poin yang menjadi catatan penting dari RDP ini antara lain Komisi VI DPR RI meminta PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak ketiga yang terdampak terkait pembangunan jaringan pipa gas bumi maupun jaringan gas untuk rumah tangga, Komisi VI DPR RI meminta PT. Pertamina (Persero) agar melakukan penetapan fokus wilayah pengembangan Jargas dengan pertimbangan Daya Beli Masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kemudahan konstruksi dan Kemudahan Perijinan, serta ketersediaan sumber daya (pasokan gas, SDM yang optimal, dan lain sebagainya) serta Komisi VI DPR RI meminta PT. Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran Gas bersubsidi secara tepat sasaran melalui mekanisme pembatasan serta pengawasan secara ketat termasuk penegakan hukum dan optimalisasi penerapan teknologi informasi.

Hari ini, Rabu (1/2) direncanakan Komisi VI DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk beserta anak perusahaan terkait Rencana Pabrik Indarung I PT Semen Padang menjadi World Heritage, dan Rapat Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hiswana Migas untuk mendapatkan masukan terhadap Hambatan dan Kendala dalam Distribusi Elpiji. (dw)